Sejarah SMA 7 Cirebon

Cikal bakal berdirinya SMA Negeri 7 Cirebon, bermula dari SP Negeri Cirebon yang semula diproyeksikan menjadi salah satu dari tujuh PGSD di Jawa Barat. Dengan adanya kebijakan perampingan jumlah PGSD dari tujuh menjadi lima, SGO Negeri Bogor dan SPG Negeri Cirebon batal menjadi PGSD.

Tahun 1991, pada tahun ajaran baru mulailah SMA Negeri 7 Cirebon menerima siswa baru kelas 1 dan pada tahun 1991 turunlah SK dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor : 0519/0/1991 tertanggal 5 September 1991 yang ditandatangani oleh Bambang Trintoro selaku Sekretaris Jenderal Depdikbud. Resmilah perubahan alih fungsi dari SPG Negeri Cirebon menjadi SMA Negeri 7 Cirebon.

Pada awal berdirinya SMA Negeri 7 Cirebon dipimpin oleh Bapak Drs. Yulius Ismail merangkap kepala SPG Negeri Cirebon, perkembangan berikutnya dikarenakan Bapak Drs. Yulius Ismail dan sebagian guru-guru SPG Negeri Cirebon beralih tugas di Universitas Terbuka dengan segala keterbatasannya SMA Negeri 7 Cirebon dipimpin oleh Drs. Misnen Umar sebagai Pymt. Dalam kapasitasnya beliau selaku Kepala Kandep Dikbud Kodya Cirebon.

Pada bulan April 1993, SMA Negeri 7 Cirebon telah mendapat kepala sekolah yang definitif berdasarkan SK Kanwil Depdikbud Jawa Barat, yaitu Hj. Samimah, BA. Dan seiring dengan perkembangan SMA Negeri 7 Cirebon dibawah kepemimpinan Ibu Hj. Samimah, BA. Dengan tiba-tiba datang SK Kanwil Depdikbud Jawa Barat No. 0848/I.02/Kep.1B/1995 tanggal 31 Desember 1995, yang isinya menetapkan bahwa Ibu Hj. Samimah, BA. dimutasikan dari SMA Negeri 7 Cirebon, dan diberi kepercayaan untuk memangku jabatan sebagai kepala SMA Negeri 4 Cirebon.

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintah negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman, sebagai cikal bakal atau asal usul DIY, memiliki status sebagai “Kerajaan vasal/Negara bagian/Dependent state” dalam pemerintahan penjajahan mulai dari VOC , Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda-Perancis), India Timur/EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen dan oleh Jepang disebut dengan Koti/Kooti. Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara^[1].

Sejarah Cirebon

Asal kota Cirebon ialah pada abad ke 14 di pantai utara Jawa Barat ada desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati yang terletak di lereng bukit Amparan Jati. Muara Jati adalah pelabuhan nelayan kecil. Penguasa kerajaan Galuh yang ibu kotanya Rajagaluh menempatkan seorang sebagai pengurus pelabuhan atau syahbandar Ki Gedeng Tapa. Pelabuhan Muara Jati banyak di singgahi kapal-kapal dagang dari luar di antaranya kapal Cina yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat, yang di perdagangkannya adalah garam, hasil pertanian dan terasi. Kemudian Ki Gendeng Alang-alang mendirikan sebuah pemukiman di lemahwungkuk yang letaknya kurang lebih 5 km, ke arah Selatan dari Muara Jati. Karena banyak saudagar dan pedangan asing juga dari daerah-daer5ah lain yang bermukim dan menetap maka daerah itu di namakan Caruban yang berarti campuran kemudian berganti Cerbon kemudian menjadi Cirebon hingga sekarang.